Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat, di sela Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat, menyoroti sejumlah perkembangan penting dalam proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) serta berbagai program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi di awal pelaksanaan proyek, termasuk keterlambatan proses lelang. Ia lantas  menegaskan bahwa progres di lapangan masih berjalan dengan baik.

"Di IKN secara umum bagus. Dari anggaran yang sudah dikucurkan di sana dan tetap jalan. Apalagi, Bapak Basuki sendiri sudah diberikan tugas ya (sebagai Kepala Otorita IKN). Nah, memang saat kepala IKN-nya mundur, Bapak Basuki yang menangani. Sehingga tentu yang lebih memahami misi adalah Bapak Basuki,” ujar Syahrul saat ditemui Parlementaria di sela Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Gedung  Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Usai pengunduran diri resmi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada pertengahan tahun 2024, pelaksana tugas sebagai Kepala Otorita dan wakil Kepala Otorita sementara dijalankan oleh Menteri PUPR yang pada saat itu ada ah Basuki Hadimuljono beserta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Beberapa saat yang lalu, terhembus kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menunjuk Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otoritas IKN.

Terkait Rapat Kerja dengan Menteri PU, Syahrul juga menyoroti berbagai program yang melibatkan masyarakat secara langsung, seperti Program Padat Karya Tunai, sanitasi, dan pembangunan infrastruktur desa. Program-program ini dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kami terus mendorong agar program-program ini tetap dijalankan karena peran aktif masyarakat sangat berpengaruh. Masih banyak yang membutuhkan dukungan dari program semacam ini," ujar Syahrul.

Dalam rapat, Legilator Dapil Riau II itu sempat menerangkan isu infrastruktur di Provinsi Riau, khususnya terkait kondisi tebing sungai yang mengalami erosi dan mengancam fasilitas umum di sekitarnya.

“Ada tiga sungai besar di sana yang tebingnya labil karena erosi. Akibatnya, jalan, jembatan, bahkan masjid di sekitarnya terancam. Penanganan infrastruktur ini membutuhkan anggaran lebih besar,” ungkapnya.

Syahrul berharap agar alokasi anggaran bisa ditingkatkan, seperti dalam program penahan ombak melalui SBSN. Ia menilai selama ini penanganan hal tersebut masih terbatas dan hanya terakomodasi lima titik per tahun, padahal banyak lokasi yang perlu ditangani segera.

Menutup pernyataannya, ia juga menanggapi temuan dan rekomendasi Badan Pengelola Keuangan (BPK) RI kepada Kementerian PUPR yang kini berubah menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Syahrul menyatakan perlunya perubahan struktur pada Lembaga Penjaminan Konstruksi (LBJK), yang kini berada di bawah Kementerian PUPR.

"Selama ini LBJK di bawah PUPR, jadi ada ketidakseimbangan pengawasan. Kalau jadi independen, pengawasan lelang akan lebih obyektif," katanya. Syahrul menambahkan bahwa langkah ini akan memperkuat transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya pengawasan yang independen, proses lelang bisa diawasi lebih ketat dan benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutupnya. (mj,uc/rdn)